Asosiasi Advokat Indonesia

Menegakkan Keadilan untuk Semua

Asosiasi Advokat Indonesia hadir sebagai pilar hukum yang kuat, memperjuangkan hak dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Konsultasi Sekarang Pelajari Lebih Lanjut

Asosiasi Advokat Indonesia

Profesionalisme Tanpa Kompromi

Bergabung dengan jaringan advokat profesional terpercaya yang berkomitmen pada integritas, etika, dan keunggulan dalam praktik hukum.

Bergabung Sekarang Lihat Anggota

Asosiasi Advokat Indonesia

Bersama Membangun Hukum Indonesia

Kami mendorong reformasi hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat melalui advokasi yang sistematis dan terstruktur.

Tentang Kami Program Kami

01/03

Scroll

Tentang PBHAAI

Tentang Perhimpunan Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia (PBHAAI)

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) didirikan pada tanggal 27 Juli 1990, oleh dua ratusan anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yang pada waktu itu sedang mengikuti Musyawarah Nasional (MUNAS) IKADIN di Hotel Horison, Ancol, Jakarta Utara, yang kemudian menyatakan keluar dari IKADIN karena proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN periode 1990-1994 dinilai telah menyalahi Anggaran Dasar (AD) IKADIN. IKADIN adalah bentuk baru dari PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) setelah dikeroyok oleh organisasi-organisasi lain diantaranya BBH, LBH Trisula, LKBH Golkar, LBH MKGR, Pusbadi, pada tahun 1986.

Visi Kami

**Semboyans: ** Berketuhanan, Mengabdi, inklusif dan bermanfaat **VISI:** “Pengayom masyarakat berdasarkan ketuhanan untuk mencari keadilan” "Menjadi pusat bantuan hukum yang terpercaya, profesional, dan berintegritas dalam memberikan layanan hukum yang inklusif bagi masyarakat Kota Bandung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya”

Misi Kami

Memberikan akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, melalui layanan bantuan hukum yang berkualitas;
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang hukum ;
⁠⁠Membangun jaringan kolaboratif dengan seluruh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas serta seluruh lapisan masyarakat”
⁠⁠Menjamin integritas dan profesionalisme advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan standar etika profesi advokat;
Mengembangkan teknologi hukum dalam ranah mendukung digitalisasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan akses layanan hukum secara efektif dan efisien.